Watak Dinasti Politik Rentan Berujung Pada Korupsi

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengeloaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Teranyar, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ‎Jakarta mengabulkan permintaan jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencabutan hak politik Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu 28 Maret 2018. Nur Alam terbukti menghabiskan uang negara sebanyak Rp4,3 triliun ketika menjadi Gubernur Sultra. Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan bahwa memang pendanaan partai dari APBN bukan satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi.

Politik Korupsi

Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli.

Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu aku banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Kemenkeu Learning Center berfungsi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan. “Praktiknya dalam political corruption, untuk galang masa tidak sederhana. Karena terkait dengan pola masyarakat dan kehidupan perekonomian masyarakat,” ujar Yohanes dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR, Senin (20/9). Presiden terlibat buat undang-undang, buat peraturan pemerintah, dan berwenang melantik pegawai. Jadi, ya, mestinya presiden dapat membalikkan keadaan,” sambung dia.

Proses pendidikan politik dan ideologisasi kader parpol yang tak selesai atau tak matang mengakibatkan kader yang mudah terjebak pada gemerlap jabatan dan kekuasaan. Selain itu, gaya hidup yang telanjur sangat tinggi, tuntutan tinggi untuk kontribusi bagi parpol, dan budaya patronase dalam birokrasi turut membentuk karakter seorang pejabat publik dapat terjebak dalam penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi korupsi politik segala upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari reformasi birokrasi, kampanye antikorupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas ethical pejabat, pengenaan sanksi terhadap pelaku korupsi, dab seterusnya. Namun, upaya yang dilakukan itu belum berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah koruptor dan masih ada celah yang bisa direkayasa atau persekongkolan sistemik yang dilakukan penguasa. BARU-BARU ini, KPK merilis bahwa Lampung termasuk 10 provinsi terkorup di Indonesia selama tahun 2014—2019. Di Indonesia, tingkat korupsi cenderung terus meninggi dengan didominasi oleh pengadaan komisi proyek atau pengadaan barang dan jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, dan pencucian uang.